Perjuangkan Jilbab, Partai Berkuasa di Turki Kemungkinan Dibubarkan

Kelompok sekularis di Turki kemungkinan akan memenangkan tuntutannya agar Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang kini menjadi partai berkuasa di pemerintahan Turki, dibubarkan dan pemimpinnya, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, dilarang berpolitik. Seorang menteri di pemerintahan Turki yang tidak mau disebut namanya, pada Kantor Berita Reuters mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi besar kemungkinan akan mengabulkan tuntutan kelompok sekularis. " Partai AK akan ditutup. Erdogan akan dilarang berpolitik, begitu juga sejumlah anggota Partai AK lainnya. Masalah ini sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan menteri kabinet, " kata sumber tadi.

Pada bulan Maret kemarin, Mahkamah Konstitusi Turki setuju untuk menerima gugatan yang diajukan seorang jaksa terkenal terhadap Partai AK, dengan tuduhan Partai AK telah mengganggu prinsip sekularisme yang dianut negara Turki. Pihak penggugat merujuk amandemen konstitusi yang dilakukan baru-baru ini di Turki atas usulan Partai AK agar pembatasan jilbab di kampus-kampus dicabut. Dalam gugatan itu, mereka juga meminta agar PM Erdogan, Presiden Abdullah Gul dan 70 pejabat senior Partai AK dilarang berpolitik. Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan mengambil keputusan atas kasus ini pada awal Juli mendatang.

Kemungkinan Mahkamah Konstitusi Turki akan mendukung kelompok sekularis, diakui oleh seorang anggota senior Partai AK. Ia mengatakan, Gul pimpinan Partai AK yang dipilih sebagai presiden oleh parlemen Turki tahun 2007 kemarin kemungkinan akan dilarang terlibat dalam kegiatan politik selama lima tahun dan larangan itu berlaku setelah masa jabatan presidennya habis. "Mendung sedang menaungi Partai. Saya sangat khawatir dengan masa depan Turki, tapi nasib kami ada ditangan 11 hakim itu dan kami hanya bisa memprediksikan keputusan apa yang akan mereka ambil, " kata sumber Partai AK.

Jika Erdogan dan anggota AK di parlemen dilarang berpolitik, akan digelar pemilihan baru di Turki. Meski terancam dibubarkan, para pimpinan Partai AK yang dikenal Islami sedang mempertimbangkan berbagai opsi. Salah satunya membentuk partai baru. Karena jika Erdogan dan anggota AK di parlemen dilarang berpolitik, akan digelar pemilihan baru di Turki, dan pada kesempatan itu, anggota partai termasuk Erdogan akan menjadi kandidat dari kelompok independen. Saat itulah mereka akan mengumumkan nama partai baru. Para pakar hukum di Turki mengatakan, dalam kondisi itu, Erdogan bisa menjadi perdana menteri di bawah naungan partai yang baru.

Sebelum ini, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan larangan terhadap sekitar 20 partai politik di Turki yang dituding anti-sekularisme, termasuk Partai Kesejahteraan, partai mantan perdana menteri Turki Necmettin Erbakan. Kelompok-kelompok sekularis di Turki masih kuat bercokol di kalangan penegak hukum, militer dan para pimpinan universitas. Mereka menentang segala hal yang bernuansa Islami diterapkan di negara yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam itu. (eramuslim.com)