Thursday, May 22, 2008

Penerbitan SKB Ahmadiyah Semakin Tak Jelas


Kapan waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, semakin tidak jelas. Menteri Agama M. Maftuh Basyuni tetap menjanjikan SKB yang ditunggu-tunggu itu segera terbit. Meski demikian, Maftuh tidak mau memberikan keterangan yang jelas kapan, dan di mana SKB itu akan ditandatangani olehnya bersama Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan juga Jaksa Agung Hendarman Supandji. "Insya Allah dalam waktu dekat, pokoknya yang dinamakan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Dalam waktu dekatnya kapan Pak? Nah itu nanti dihitung, satu tahun kan dekat juga, " ujarnya kepada pers usai membuka Pertemuan Besar umat Beragama dalam peringatan satu abad Kebangkitan Nasional, di Hotel The Sultan, Jakarta, Rabu(21/5).

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang juga Ketua Bakorpakem Wisnu Subroto mengatakan, tertundanya waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, bukan berarti rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) tentang penyimpangan Ahmadiyah dari ajaran Islam pada 16 April lalu ditutup begitu saja. "Oh gak itu, tidak mungkin ditutup begitu saja. Itu harus diurus bertiga (Jaksa Agung, Mendagri, Menag), " ujarnya. Menurutnya, SKB itu seharusnya sudah dikeluarkan, tetapi karena terkendala masalah waktu dan kesibukan, sehingga ketiga menteri itu belum dapat duduk bersama.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie menyatakan, apabila Ahmadiyah merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengajukan ke pengadilan biasa, bukan ke Mahkamah Konstitusi, sebab kasus Ahmadiyah tidak termasuk dalam lima golongan perkara yang dapat diajukan ke MK. "MK hanya mengurusi 5 perkara, pertama menguji UU, sengketa lembaga negara, perselisihan pemilu, pembubaran parpol, dan impeachment, " kata Jimly di sela peluncuran buku "Berhentinya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Harmoko" di Gedung Jakarta Media Center, Rabu (21/5). Jimly mengatakan, jika keputusan pemerintah mengenai Ahmadiyah bukan undang-undang, maka hal itu adalah di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi."Kecuali ada orang yang menafsirkan bahwa pembubaran ormas keagamaan bisa dikaitkan dengan partai. Ahmadiyah itu kan bukan partai, "

Menag : Agama Sebagai Pilar Kekuatan, Cegah Imperialisme Gaya Baru


Imperialisme dengan cara dominasi ilmu pengetahuan dan model pembangunan, dengan perwujudan akhirnya berupa globalisasi-neoliberalisme, masih harus tetap diwaspadai meskipun Indonesia telah merdeka selama 62 tahun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni dalam pembukaan Pertemuan Besar umat Beragama dalam peringatan satu abad Kebangkitan Nasional, di Hotel The Sultan, Jakarta, Rabu(21/5). "Ini yang sedang kita hadapi sekarang. Salah satu bentuk negatif globalisasi berupa transformasi kolonialisme-imperialisme itu diperankan oleh aktor utama adalah beberapa negara maju, " ujarnya.

Menurut Menag, apabila potensi yang ada umat tidak dikembangkan secara optimal, maka aktor-aktor yang berasal dari negara maju itu akan mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara miskin dan berkembang, seperti Indonesia. Menag mengakui, perkembangan sains dan tekhnologi telah menyebabkan hilangnya nilai-nilai spritual pada sebagian masyarakat, padahal keimanan dan ketakwaan merupakan salah satu modal dasar memperbaiki bangsa dari keterpurukan ekonomi dan degradasi moral. "Sangat disayangkan implementasi dari keimanan dan ketakwaan tersebut belum begitu banyak terlihat diberbagai kehidupan, untuk memperbaiki keadaan ini, penguatan pendidikan agama, merupakan cara yang paling tepat, " tandasnya.

Selain itu itu, lanjut Maftuh, agama harus menjadi pilar yang kuat untuk menghindari pengaruh globalisasi yang berasal dari luar. Salah satunya melalui konsep 'Ukhuwah', yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. "Dalam perspektif agama, ikatan terbaik yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan adalah adanya rasa ukhuwah (persaudaraan sejati), baik yang menyangkut ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia), dan ukhuwah wathoniyah (persaudaraan se-tanah air), " jelasnya. Ia menambahkan, eratnya tali ukhuwah yang dibangun pada zaman Rasulullah SAW melalui piagam Madinah, dapat menjadi contoh nyata keberhasilan pemimpin dalam membangun suatu bangsa yang berbeda-beda agama. (eramuslim.com)

Tuesday, May 20, 2008

Terbongkar, Konspirasi Jahat AS-Israel Serang Hizbullah di Libanon


Pemerintahan George W. Bush diam-diam memberi lampu hijau pada sekutunya, Israel untuk menyerang kelompok Hizbullah di Libanon, ketika situasi Libanon sedang panas-panasnya akibat pertikaian bersenjata antara kelompok pendukung Hizbullah dan kelompok pendukung pemerintah, pekan kemarin. Hal itu terungkap lewat pengakuan sejumlah sumber di badan intelejen Israel dan AS pada situs DEBKA, situs yang dikenal dekat dengan agen-agen intelejen Israel. Sumber-sumber rahasia itu mengungkapkan, bahwa pada tanggal 10 Mei pemerintah AS mendesak militer Israel untuk melakukan serangan militer besar-besaran pada 11 Mei, ke wilayah selatan dan barat Beirut serta ke wilayah-wilayah lainnya di Libanon.

Seperti diketahui, pada tanggal 11 Mei kemarin pasukan Hizbullah sedang terlibat konflik senjata sengit dengan kelompok-kelompok milisi pendukung pemerintah Libanon di kota Beirut dan beberapa wilayah lainnya di Libanon. Situs DEBKA, juga mengutip pernyataan seorang sumber dari kalangan pejabat tinggi militer AS yang mengatakan bahwa Israel gagal meraih kesempatan bersejarah untuk melepaskan diri dari salah satu musuh-musuhnya. Musuh Israel selama ini adalah Iran, Hizbullah, Suriah dan Hamas. "Seharusnya saat itu merupakan kesempatan bagi Israel untuk menghancurkan Hizbullah, " kata sumber tadi.

Disebutkan pula bahwa Presiden AS George W. Bush berjanji tidak akan menunda rencana kunjungannya ke Israel pada tanggal 14 Mei, meski pasukan Israel masih melakukan serangan ke Libanon dan Hizbullah melakukan perlawanan dengan menggempur Tel-Aviv dan bandara Ben-Gurion. Intelejen AS mempekirakan, jika saat itu Israel benar-benar menyerang Libanon, Hizbullah akan melakukan pembalasan dengan menembakkan sekitar 600 misilnya ke utara Israel. Masih menurut laporan situs DEBKA, cuma tiga pejabat pemerintah Israel yang tahu rencana rahasia AS ini yaitu Perdana Menteri Ehud Olmert, Menteri Pertahanan Ehud Barak dan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni. Namun ketiga pimpinan rejim Zionis itu memutuskan untuk tidak ikut campur dan membatalkan operasi tersebut menjelang detik-detik rencana serangan, dan keputusan ini membuat berang sejumlah pejabat pemerintahan Bush.

Menurut rencana rahasia serangan yang disusun AS dan Israel, pasukan udara Zionis akan membombardir posisi-posisi Hizbullah di Libanon. Serangan ini diharapkan akan memudahkan kelompok pro-pemerintah Libanon untuk menyerang Hizbullah. Bersamaan dengan serangan udara itu, Israel akan mengerahkan tank-tanknya ke selatan Libanon dan terus merangsek ke arah kota Beirut. Tapi rencana jahat dua sekutu AS dan Israel itu tidak terwujud, setelah Israel menyatakan menarik diri dari rencana tersebut. AS dan Israel, sejak lama memang berambisi menghancurkan kelompok Hizbullah di Libanon yang mereka anggap sebagai kepanjangan tangan negara Iran. (eramuslim.com)

Perguruan Tinggi Islam Harus Menjadi Pusat Studi Internasional


Perguruan Tinggi Islam ke depan ditantang untuk menjadi pusat keunggulan studi-studi Islam, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agama (Menag) M Maftuh Basyuni ketika membuka Seminar Internasional Jaringan Pendidikan Islam Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Wasliyah Medan. "Sekarang ini, kita baru mulai mendorong untuk rintisan perguruan tinggi bertaraf internasional, " kata Menag. Ia mengatakan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah mulai menuju ke arah World Class University. Di mana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perguruan tinggi kelas internasional, antara lain telah memiliki 40 persen tenaga pendidik yang berkualifikasi doktor.

"Selain itu, ada publikasi internasional sebanyak dua paper per staf per tahun, jumlah mahasiswa pascasarjana 40 persen dari total populasi mahasiswa (student body), " ujarnya. Lebih lanjut Maftuh menjelaskan, selain rintisan perguruan tinggi bertaraf internasional di beberapa tempat, pihaknya juga sudah mulai merintis penyelenggaraan Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional yang direncanakan akan diselenggarakan di Yogyakarta, Makassar, Kalimantan Timur, Dumai, Banyu Asin Palembang dan Batam.

Menag menyatakan, gagasan ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang perjuangan para cerdik-pandai kita pada masa lalu. Karya-karya monumental mereka telah ditulis dengan "tinta emas." Ia berharap, dari penyelenggaraan seminar Internasional Jaringan Pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam dapat menghasilkan sesuatu dan merupakan spirit kebangkitan baru intelektual di kawasan Asia Tenggara. Pada acara seminar tersebut juga menghadirkan pembicara Guru Besar Universitas Selanggor Malaysia dan Penanggung Jawab Pengembangan Bioteknologi Selanggor, Malaysia Prof Dr Abdullatif Ibrahim.

Selain itu, Dr Muhammad Muheden Abdul Rahman, Dosen Kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia Nilam Puri 1601 Kota Bharu Kelantan Malaysia dan Prof Dr Muslim Nasution, MA, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta. (eramuslim.com)

Perjuangkan Jilbab, Partai Berkuasa di Turki Kemungkinan Dibubarkan


Kelompok sekularis di Turki kemungkinan akan memenangkan tuntutannya agar Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang kini menjadi partai berkuasa di pemerintahan Turki, dibubarkan dan pemimpinnya, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, dilarang berpolitik. Seorang menteri di pemerintahan Turki yang tidak mau disebut namanya, pada Kantor Berita Reuters mengungkapkan, Mahkamah Konstitusi besar kemungkinan akan mengabulkan tuntutan kelompok sekularis. " Partai AK akan ditutup. Erdogan akan dilarang berpolitik, begitu juga sejumlah anggota Partai AK lainnya. Masalah ini sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan menteri kabinet, " kata sumber tadi.

Pada bulan Maret kemarin, Mahkamah Konstitusi Turki setuju untuk menerima gugatan yang diajukan seorang jaksa terkenal terhadap Partai AK, dengan tuduhan Partai AK telah mengganggu prinsip sekularisme yang dianut negara Turki. Pihak penggugat merujuk amandemen konstitusi yang dilakukan baru-baru ini di Turki atas usulan Partai AK agar pembatasan jilbab di kampus-kampus dicabut. Dalam gugatan itu, mereka juga meminta agar PM Erdogan, Presiden Abdullah Gul dan 70 pejabat senior Partai AK dilarang berpolitik. Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan mengambil keputusan atas kasus ini pada awal Juli mendatang.

Kemungkinan Mahkamah Konstitusi Turki akan mendukung kelompok sekularis, diakui oleh seorang anggota senior Partai AK. Ia mengatakan, Gul pimpinan Partai AK yang dipilih sebagai presiden oleh parlemen Turki tahun 2007 kemarin kemungkinan akan dilarang terlibat dalam kegiatan politik selama lima tahun dan larangan itu berlaku setelah masa jabatan presidennya habis. "Mendung sedang menaungi Partai. Saya sangat khawatir dengan masa depan Turki, tapi nasib kami ada ditangan 11 hakim itu dan kami hanya bisa memprediksikan keputusan apa yang akan mereka ambil, " kata sumber Partai AK.

Jika Erdogan dan anggota AK di parlemen dilarang berpolitik, akan digelar pemilihan baru di Turki. Meski terancam dibubarkan, para pimpinan Partai AK yang dikenal Islami sedang mempertimbangkan berbagai opsi. Salah satunya membentuk partai baru. Karena jika Erdogan dan anggota AK di parlemen dilarang berpolitik, akan digelar pemilihan baru di Turki, dan pada kesempatan itu, anggota partai termasuk Erdogan akan menjadi kandidat dari kelompok independen. Saat itulah mereka akan mengumumkan nama partai baru. Para pakar hukum di Turki mengatakan, dalam kondisi itu, Erdogan bisa menjadi perdana menteri di bawah naungan partai yang baru.

Sebelum ini, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan larangan terhadap sekitar 20 partai politik di Turki yang dituding anti-sekularisme, termasuk Partai Kesejahteraan, partai mantan perdana menteri Turki Necmettin Erbakan. Kelompok-kelompok sekularis di Turki masih kuat bercokol di kalangan penegak hukum, militer dan para pimpinan universitas. Mereka menentang segala hal yang bernuansa Islami diterapkan di negara yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam itu. (eramuslim.com)

Produser Film Memperhatikan Etika, LSF Tidak Akan Lakukan Sensor


Lembaga Sensor Film (LSF) sebenarnya tidak ingin melakukan sensor pada setiap produksi film yang diserahkan kepadanya, apabila produser pembuat film tidak melanggar kaidah dan norma yang ada. Karena itu, LSF berupaya mendorong kreatifitas film di tanah air, dengan memperhatikan etika moral yang berlaku di tengah masyarakat. "Tentu kewajiban LSF memotong dan menyensor apabila ada hal yang dinilai bertentang dengan aturan, karena itu produsen film harus mengetahui rambu-rambu mana yang boleh dan mana tidak boleh dimasukan dalam film tersebut, bila tidak disensor tentu akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, ” jelas Ketua LSF Titi Said kepada pers, di Jakarta, Senin (19/5).

Ia mencontohkan, film ML (Mau Lagi) yang saat ini sedang ramai ditolak penayangan oleh masyarakat, karena dinilai terlalu seronok, meski film tersebut masih dalam proses sensor oleh LSF. ”Film tersebut hingga saat ini telah dipotong sekitar 50 persen termasuk merekomendasi penggantian judul, dan kami terus mengadakan konsultasi dengan pemilik film, tentang keadaan film dan pihak produsen sangat akomodatif dan menerima pemotongan tersebut, ” ujarnya. Produsen Film Shanker mempertanyakanm kenapa film yang belum diedarkan, masih berada dalam tahap sensor sudah divonis meresahkan masyarakat.

"Masyarakat telah melihat di internet dan film itu dianggap terlalu vulgar serta seronok, padahal belum disensor. Karena itu apa yang ada di internet belum tentu ada di film yang sudah dipotong oleh LSF, " ungkapnya. (eramuslim.com)

Thursday, May 15, 2008

Kasus Ahmadiyah : Jaga Kekompakan Umat Islam Hadapi Perang Ideologi

Forum Umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia akan mengambil jalur hukum apabila Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan diterbitkan oleh pemerintah itu tidak berisikan larangan penghentian kegiatan Ahmadiyah. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH. A. Cholil Ridwan ketika ditanya upaya lanjutan yang akan dilakukan umat Islam menyikapi SKB Ahmadiyah yang belum juga selesai.

Menurut dia, yang juga aktif dalam Forum Umat Islam, MUI dan FUI sudah melakukan konsolidasi untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi pasca dikeluarkan SKB tersebut.

Masalah Ahmadiyah, lanjut Kyai Cholil, sudah bukan lagi murni masalah Ahmadiyah semata, namun menyangkut peperangan ideologi antara Islam dan sekuler, karena itu dikhawatirkan akan terjadi ‘pertempuran’ yang lebih besar.

“Karena itu, kita umat Islam harus melakukan konsolidasi, misalnya dengan menjaga umat Islam, jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum, itu akan kontra produtif dengan fatwa MUI. Umat Islam harus kompak dan menahan diri, ” tegasnya.

Ia mengatakan, ulama dan umat Islam akan terus berjuang menggunakan sarana dakwah melalui khutbah di Masjid dan Majelis Taqlim diseluruh Indonesia, untuk membongkar kesesatan yang telah dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah.

“Kesesatan Ahmadiyah sudah luar biasa, bahkan ada klausul yang mengatakan umat diluar Ahmadiyah adalah Babi hutan untuk laki-laki, dan perempuannya pelacur, kalau tidak mau mengikuti harus dibunuh. Yang seperti ini akan harus blow-up, “ pungkasnya.

Cholil menyatakan, FUI juga akan bertemu dengan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni untuk mendorong segera diterbitkan SKB soal Ahmadiyah.

Ditanya mengenai sikap MUI terhadap Adnan Buyung Nasution, Cholil Ridwan mengatakan MUI dalam posisi pasif, mengingat KH Ma'ruf Amin sendiri telah memaafkan Adnan Buyung Nasution.

Ia menjelaskan bahwa sikap Buyung yang selama ini mati-matian membela Ahmadiyah, karena memang posisi Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya.

Di samping itu kalau dilihat dari ideologinya Adnan Buyung bukanlah orang yang berideologi Islam, melainkan ideologi sosialis. "Selamanya orang yang berideologi sosialis tak akan pernah melakukan pembelaan terhadap kepentingan Islam, " tandasnya. (eramuslim.com)

Takut Lirikan 'Bush', Dukungan Indonesia untuk Palestina Tak Optimal

Masih tampak ketakutan dari pemerintah Indonesia terhadap Washington, dalam memberikan dukungan terciptanya proses perdamaian dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

“Disatu sisi politik luar negeri Indonesia membela Palestina, tapi disisi lain masih melihat-lihat lirikan George Bush. Saya melihat dukungan kita terhadap Palestina tidak pernah setengah hati, ” ujar Mantan Ketua MPRRI Amin Rais dalam Konferensi bertema Freedom and Right of Return: Palestine and 60 Years of Ethnic Cleansing, di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Rabu (14/5).

Ia menuturkan, lambatnya respon terhadap pendirian perwakilan PLO di Jakarta, dibandingkan Singapura dan Malaysia, karena Indonesia belum mendapatkan lampu hijau dari AS. Meski saat ini diplomasi Indonesia terhadap negera-negara Timur Tengah yang terkena konflik sudah memperlihatkan suatu kemajuan, namun untuk masalah Palestina standar ganda itu masih sangat jelas.

“Omongannya membela Palestina sesuai dengan mukadimah UUD 1945, tapi kenyataannya kita tidak seperti Malaysia yang secara bebas mendukung Palestina. Kemudian di dalam siding-sidang Dewan Keamanan PBB Indonesia tidak pernah tegas, walaupun yang terakhir lumayan mengenai Iran, ” jelasnya.

Amin pun menyayangkan, konferensi berkelas Internasional yang diselenggarakan oleh LSM peduli Palestina dan Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia ini tidak mendapat sambutan dari pemerintah.

“Ini kan penting sekali, kalau memang membela Palestina sungguh-sungguh paling tidak kalau Presiden SBY berhalangan, kan bisa diwakilkan oleh Wapres Jusuf Kalla, ” tukasnya.

Ia berkesimpulan sampai saat komitmen pemerintah dalam mendukung Palestina tidak pernah utuh. Ketika ditanya, tentang kehadiran KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berkunjung ke Israel, Amin tidak mau berkomentar. “Kehadiran Gus Dur di Israel, terserah dia, ” pungkasnya. (eramuslim.com)

Hamengku Buwono Tunggu Pinangan Partai


JAKARTA - Sultan Hamengku Buwono X memiliki popularitas dan integritas layak dilirik sebagai calon presiden potensial. Tapi mengapa sampai saat ini orang nomor satu di Yogyakarta itu, enggan menyatakan langsung akan maju dalam pilpres 2009 mendatang.

"Sultan tidak bisa menyatakan untuk maju jadi calon presiden," ujar Direkturat Eksekutif Sugeng Sarjadi Sindicate, Sukardi Rinakit, saat dihubungi okezone, Kamis (15/5/2008).

Alasannya, kalau menyatakan akan maju dalam Pilpres 2009 namun ternyata tidak ada partai yg mendekat, sultan akan kehilangan wibawa. "Malu dia sebagai raja, dan kalo raja Jawa, mendeclare diri sendiri itu dianggap tidak tahu etika," ungkapnya.

"Tapi semua itu itu gugur kalo ada partai yg mencalonkan Sultan," tambah Sukardi.

Warga Ahmadiyah Lombok Cari Perlindungan ke Bali


DENPASAR - Aksi teror dan kekerasan terus menghantui warga Ahmadiyah di Lombok, NTB. Mereka pun jauh-jauh datang ke Bali guna meminta perlindungan.

Pencarian suaka itu dilakukan 22 jamaah Ahmadiyah dengan mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Jalan Plawa Denpasar, Bali, Rabu (14/5/2008).

"Kami datang mewakili 138 saudara kami di Lombok," ujar Sulhaen, pimpinan rombongan.

Menurut Sulhaen, Bali dipilih sebagai tempat mencari suaka untuk mengampanyekan kondisi mereka kepada dunia internasional. Ia menyebut, ratusan jamaah Ahmadiyah yang kini mengungsi di asrama Transito Mataram kondisinya memprihatinkan.

Ia lantas membeber delapan tindak kekerasan yang menimpa, di antaranya rumah dibakar, diusir warga, dan aksi ancaman penyerangan terhadap pengungsi di asrama Transito.

Sulhaen mengaku, upaya meminta perlindungan pemerintah di Lombok selama ini sia-sia. Selain itu, hingga kini tidak ada perlindungan khusus dari aparat keamanan.

"Yang lebih meresahkan kami, muncul selebaran yang menyatakan darah Ahmadiyah halal," ujar Sulhaen.

Direktur LBH Bali Agung Dwi Astika yang menerima rombongan menyatakan siap melakukan advokasi dan menindaklanjuti pengaduan warga Ahmadiyah.

"Kita akan dampingi mereka untuk mencari suaka ke beberapa kantor konsulat asing di Bali. Dengan begitu, masyarakat internasional bisa tahu," katanya.

Friday, May 09, 2008

Pemerintah : SKB Larangan Ahmadiyah Jangan Jadi Polemik


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menyatakan bahwa pemerintah tidak menunda-nunda waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan Ahmadiyah. Tapi, pemerintah ingin agar SKB ini dipersiapkan secara matang.

"Kita sedang mempersiapkannya dengan benar. Waktunya akan jadi lebih lama sedikit, daripada cepat tetapi menjadi polemik, " kilahnya menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Depdagri Jakarta, Rabu (7/5).

Untuk itu, terang dia, pemerintah tidak menargetkan kapan SKB tersebut akan dikeluarkan. "Yang penting secepatnya. Ini kan menyangkut masyarakat luas, maka kita akan tampung lebih dulu aspirasi yang berkembang, " janjinya.

Selain itu, pemerintah terus mengkomunikasikan masalah SKB itu kepada berbagai pihak dan masyarakat luas juga bisa memberikan sumbangan yang positif.

Mendagri menghimbau agar suasana yang berkembang terkait dengan SKB Mendagri, Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu tidak dikonotasikan "main-main" karena pemerintah juga sedang melaksanakan amanat Undang-Undang.

Terkait hal itu, pemerintah juga melakukan kegiatan pembinaan serta pencegahan tindakan anarkis dan melawan hukum. "Itulah yang sedang kita rumuskan bersama. Suatu rekomendasi tentunya kita kembangkan. Rekomendasi (Bakor Pakem) itu akan kita jadikan suatu aturan dan keputusan, " katanya.

Ditanya mengenai isi SKB tersebut apakah sejalan dengan rekomendasi Bakor Pakem agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia(JAI) dilarang, Mendagri menolak menjawabnya. “Saya belum bisa jawab sekarang karena ini betul-betul akan kita rumuskan bersama. Kalau ada informasi yang masuk kita terima, kalau baik kita terima, " imbuh mantan gubernur Jawa Tengah itu. (eramuslim.com)

Yusril Ihza: di Pakistan Ahmadiyah Bukan Bagian dari Islam


Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah bisa menyatakan Ahmadiyah bukan Islam seperti yang dilakukan Pakistan, untuk menghindari polemik yang berkelanjutan.

"Untuk mengakhiri polemik, pemerintah bisa membuat peraturan yang menyatakan Ahmadiyah termasuk minoritas non-Islam seperti di Pakistan, " kata Yusril di Jakarta Media Center, Kamis (8/5).

Dengan aturan seperti itu, kata Yusril, Ahmadiyah tidak boleh lagi mengaku sebagai bagian dari Islam, termasuk menggunakan simbol-simbol Islam, misalnya dengan meniru Pakistan di mana tempat ibadahnya tidak menggunakan sebutan masjid, tapi temple..

Sehubungan dengan rencana pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, menurut Yusril, justru secara aturan perundang-undangan tidak ada aturan menyangkut SKB. "Surat keputusan menteri itu soal angkat-mengangkat personalia. Kalau mau pakai saja peraturan menteri, " kata mantan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan itu.

Di negara lain, kata Yusril, soal Ahmadiyah juga diatur dalam peraturan perundangan-undangan mereka, bahkan Pakistan mengaturnya di dalam konstitusi. "Jadi dalam peraturan itu Ahmadiyah ditegaskan bukan Islam tetapi mereka tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara, " pungkasnya. (eramuslim.com)

Penerbitan SKB Ahmadiyah Tidak Akan Terhenti

Tertundanya waktu penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah, bukan berarti rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) tentang penyimpangan Ahmadiyah dari ajaran Islam pada 16 April lalu ditutup begitu saja. "Oh gak itu, tidak mungkin ditutup begitu saja. Itu harus diurus bertiga (Jaksa Agung, Mendagri, Menag), " ujar Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang juga Ketua Bakorpakem Wisnu Subroto, di Jakarta, Kamis(8/5).

Menurutnya, SKB itu seharusnya sudah dikeluarkan, tetapi karena terkendala masalah waktu dan kesibukan, sehingga ketiga menteri itu belum dapat duduk bersama. "Karena itu harus diurus bertiga. Yah ini masalah waktu saja. Pejabat-pejabat itu sibuk. Seperti sekarang, Jaksa Agung lagi ada acara di Medan, " jelasnya.

Ketika ditanya kapan waktu pastinya SKB tentang Ahmadiyah itu akan terbit, wisnu enggan menjawabnya. "Saya tidak mau bohong, takut nanti mundur lagi. Itu urusan petinggi-petinggi, " tukasnya. Dalam Surat Terbuka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuntut kepada Presiden SBY untuk segera membubarkan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Keberadaan JAI dianggap telah meresahkan umat Islam dunia.

"Sudah menjadi kewajiban Saudara sebagai penguasa Muslim untuk melindungi akidah umat dan Saudara bertanggung jawab atas keselamatan dan kejernihan akidah umat, juga mencegah semua bentuk penodaan terhadap akidah warga Muslim di wilayah yang Saudara perintah. Kami juga mengingatkan Saudara Presiden akan tugas dan fungsi seorang penguasa Muslim. Maka, sudah saatnya Saudara mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan Saudara untuk melarang kelompok sempalan ini, " jelas HTI dalam surat yang dirilis, Rabu (7/5).

Tuntutan HTI dan Umat Islam atas pembubaran Ahmadiyah sudah jelas, karena Jamaah Ahamadiyah Indonesia telah keluar dari akidah Islam, ketika mengimani orang yang mengaku Nabi, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad dan juga telah menodai kesucian Al-Quran dengan kitab Tadzkirah-nya. (eramuslim.com)

Amrozi Akan Dieksekusi di Cilacap

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengirimkan surat kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berisi pengajuan lokasi pelaksanaan hukuman mati terhadap Amrozi di Cilacap, Jawa Tengah. "Surat sudah diajukan Kejati Bali ke Depkum dan HAM untuk menetapkan lokasi eksekusi Amrozy. Kejati minta dilaksanakan di Jawa Tengah, " kata Jaksa Pidana Umum AH Aritonga kepada wartawan, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/5). Namun, surat pengajuan itu sampai belum mendapatkan jawaban, sehingga Kejaksaan masih menunggu penetapan Menkum HAM mengenai kejelasan lokasi eksekusi tersebut. Sementara kapan pelaksanaan eksekusi tersebut, Aritonga mengatakan, masih menunggu keputusan penolakan dari Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) yang diajukan kuasa hukum Amrozi.

"Kita sedang menungu penolakan dari MA masalah pencabutan PK yang diajukan pengacara Amrozi, sampai hari ini kita belum terima surat penolakan pencabutan PK itu, " jelasnya. Mengenai alasan lokasi eksekusi terhadap Amrozi tidak dilakukan di Bali, Aritonga tidak bersedia menjawab. Seperti diketahui, akhir April lalu Tiga terpidana mati kasus bom Bali I, Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra, mendaftarkan berkas peninjauan kembali yang ketiga melalui register Lembaga Pemasyaratan Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. PK ketiga yang diajukan melalui kuasa hukumnya Tim Pembela Muslim ini sehubungan dengan ancaman hukuman mati terhadap ketiga terpidana kasus bom Bali. (eramuslim.com)

Monday, May 05, 2008

Presiden PKS: SBY Hendaknya Cari Alternatif, Cegah Kenaikan Harga BBM



Krisis dunia yang berimbas pada Indonesia membuat kondisi perekonomian dalam negeri mengkhawatirkan. Karena itu, pemerintah diminta tidak buru-buru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat beban masyarakat yang sudah cukup berat. Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada acara tasyakuran Milad ke-10 PKS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad (4/5). "PKS meminta pemerintahan SBY-JK bisa lebih arif, bertindak adil dan tidak cepat-cepat menaikan harga BBM, " ujarnya.

Ia menyatakan, harga BBM yang terus melonjak dan tidak bisa diperkirakan memang menjadi dilema bagi pemerintah. Namun, masyarakat yang saat ini saja sudah kesulitan dengan harga-harga yang tidak terjangkau akan semakin terbebani, apabila pemerintah menaikan harga BBM. "Meski ini sulit, tetapi kami harap pemerintah memikirkan langkah alternatif lain, " tandas Tifatul. Ia menyebutkan, alternatif yang bisa diambil pemerintah adalah penghematan angggaran di sektor lain, serta subsidi silang guna menutup subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia.

Meski kondisi sedang dilanda krisis, Tifatul mengimbau kepada para kader dan fungsionaris PKS untuk berjuang, dan optimis dalam menjalani hidup untuk bangkit dari keterpurukan. "Kita harus pantang mundur, kita harus selalu mengatakan perang melawan kemungkaran, perang melawan kebodohan, dan perang melawan keterbelakangan, "imbuhnya. Pada acara tasyakuran Milad ke-10 PKS, puluhan ribu kader dan simpatisan PKS dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, memenuhi Stadion Utama.

Selain Presiden, Acara itu juga dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mentan Anton Apriyantono, Menpora Adhyaksa Dault, Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman, sejumlah anggota DPR, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan sejumlah pimpinan partai lain, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. (eramuslim.com)

FUI Galang Tanda Tangan, Desak SBY Keluarkan Keppres Soal Ahmadiyah



Sejumlah organisasi massa Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pembubaran Ahmadiyah. Desakan pembubaran Ahmadiyah ini disampaikan berupa penggalangan tanda tangan pada spanduk sepanjang 27 meter, dan lebar sekitar tiga meter. Spanduk itu dibentangkan di Masjid Al-Barkah As Syafi'iyah, di Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (4/5). Sebelum melakukan pembubuhan tanda tangan sejumlah pimpina Ormas menggelarorasi, yang isinya mendukung pembubaran Ahmadiyah.

"Ahmadiyah menodai agama Islam, pembubaran Ahmadiyah itu memerlukan adanya Keppres, makanya kami mendukung terbitnya Keppres, " tegas Pimpinan Pondok Pesantren As Syafi'iyah KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii. Sementara itu, Ketua FUI H. Mashadi mengancam tidak akan memberi dukungan terhadap SBY pada 2009, apabila SBY tidak mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah.

Jamaah sangat antusias, ketika Ustadz Abdul Rasyid bertanya kepada hadirin, "apakah setuju untuk membubarkan Ahmadiyah, jamaah pun dengan kompak berteriak, "Setujuuuu...Allahu Akbar!" teriak jamaah. Jamaah pun satu persatu berbaris di dalam masjid untuk membubuhkan tanda tangan di atas spanduk putih sebagai bentuk dukungan pembubaran Ahmadiyah. (eramuslim.com)

Sunday, May 04, 2008

Menag: Tak Ada Tekanan Soal Penerbitan SKB Ahmadiyah



Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengakui, tidak merasa ada tekanan atau desakan sejumlah pihak dan organisasi manapun untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penghentian aktivitas Ahmadiyah.

"Tidak ada..tidak ada tekanan, " jawab Maftuh Basyuni saat ditanya tentang tekanan pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya penertiban SKB, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/4). Menurut Maftuh, pihaknya belum menggelar pertemuan bersama untuk menentukan ketentuan yang tertuang dalam, sehingga belum bisa diperkirakan kapan hDepartemen Agama, Depdagri dan Jaksa Agung mengeluarkan SKB itu. "Kita belum ada pertemuan. Ini sedang cari waktu, " pungkasnya.

Sejak sejumlah anggota Ahmadiyah bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Adnan Buyung Nasution dan Dr Sjahrir, SKB tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah belum juga terbentuk. Padahal sebelumnya, di bawah koordinasi Menko Polhukam Widodo AS, nasib Ahmadiyah sudah hampir finalisasi. Menggantungnya SKB tersebut, diam-diam menjadi pemicu kemarahan di masyarakat. Lima warga Kampung Bojongsari, Desa Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran Masjid Al-Furqon, masjid yang biasa digunakan lokasi beribadah pemeluk Ahmadiyah. (eramuslim.com)

Sebelas Muslim Menjadi 100 Tokoh Paling Berpengaruh Dunia



Majalah Time kembali menampilkan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2008. Di antara 100 tokoh tersebut, terdapat 11 tokoh Muslim, mulai dari politisi, cendikiawan, sampai artis. Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia yang sekarang menjadi pelopor kelompok oposisi di Negeri Jiran, Anwar Ibrahim menjadi tokoh Muslim yang paling berpengaruh di dunia. Dari 100 orang tokoh, ia berada di posisi ke-9. Disusul kemudian oleh pimpinan pejuang Syiah Irak, Muqtada al-Sadr pada posisi ke-13.

Mengomentari masuknya al-Sadr ke jejeran 100 tokoh paling berpengaruh dunia versi majalah Time, mantan komandan pasukan AS di Irak, Letnan Jenderal Sanchez mengatakan, Sadr berhasil menarik simpati kalangan masyarakat miskin Syiah di mana ia berhasil memengan kendali stabilitas di selatan Irak. Setiap tahun, majalah Time memilih 100 tokoh dunia yang dianggap paling populer karena telah mengubah dunia, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tahun 2008, adalah tahun kelima pemilihan 100 tokoh paling berpengaruh veris majalah Time. Dan tokoh yang menduduki posisi puncak adalah Dalai Lama, tokoh masyarakat Tibet yang saat ini kembali memicu kontroversi di kalangan akademisi dunia.

Sementara tokoh Muslim lainnya yang masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia antara lain, Madeeha Hasan Odhaib-satu-satunya Muslimah yang masuk dalam 100 tokoh itu-dianggap telah menjadi pelopor bagi kalangan Muslim di Irak. Madeeha Hassan, 37, disebut sebagi 'Bunda Theresa dari Baghdad' karena perempuan mengabdikan seluruh energinya untuk membantu warga Irak yang menjadi pengungsi. "Sementara Madeeha masuk dalam daftar majalah Time, masih banyak perempuan lainnya seperti dia yang bisa ditemui di Irak, " tulis Ratu Rania dari Yordania mengomentari terpilihnya Madeeha.

Setelah Madeeha, Muslim yang masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia adalah Mehmet Oz, penulis yang juga seorang dokter bedah. Nama Oz yang keturunan Turki itu, beberapa tahun belakangan ini namanya sangat popoler dan media Amerika kerap menempatkannya di posisi pertama, dalam deretan dokter paling terkenal. Setelah Mehmet Oz, ada Muhammad "Mo" Ibrahim pengusaha bidang komunikasi asal Inggris keturunan Sudan. Ibrahim, 61, menunjukkan kepeduliannya terkait pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas institusi-institusi di negara asalnya. Untuk itu ia mendirikan Ibrahim Foundation.

Novelis Amerika berdarah Afghanistan, pengarang novel best seller "The Kite Runner", Khalid Hosseini juga menjadi salah seorang Muslim yang masuk dalam 100 tokoh dunia majalah Time, ia berada di ranking ke-66. (eramuslim.com)

Syaikh Yusuf Qaradawi : Umat Islam Tidak Memusuhi Yahudi, Tapi Zionis



Cendikiawan dan Ulama Muslim dunia, Syaikh Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa umat Islam tidak memusuhi orang-orang Yahudi. Umat Islam, kata Qaradawi, hanya menentang gerakan orang-orang Zionis yang ekspansif dan menyebarkan permusuhan. Qaradawi yang juga mengetuai International Union for Muslims Scholars (IUMS) mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan tiga Rabbi Yahudi Neturei Karta yang anti gerakan Zionisme.

Menurut Qaradawi, selama berabad-abad orang-orang Yahudi hidup damai di negara-negara Muslim. "Orang-orang Yahudi adalah orang-orang paling kaya di Mesir dan banyak negara Muslim lainnya. Tidak ada permusuhan antara Muslim dan Yahudi, " tukas Qaradawi saat menerima ketiga Rabbi itu di rumahnya di Qatar. Pernyataan Qaradawi dibenarkan oleh Rabbi Aharon Cohen, yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri-negeri Muslim tidak mengalami banyak masalah. Para Rabbi Yahudi Neturei Karta yang mengunjungi Qaradawi, mengenakan lencana bertuliskan "Saya orang Yahudi, bukan Zionis."

Lebih lanjut Syaikh Qaradawi mengatakan bahwa Muslim dan Yahudi adalah sama-sama pengikut dua agama Ibrahim. Yahudi yang meyakini kitab suci Taurat yang asli, sangat dekat dengan umat Islam. "Pengikut dua agama ini memiliki ritual dan ajaran agama yang sama seperti, kewajiban sunat bagi laki-laki, memotong hewan dengan cara yang halal, melarang daging babi dan melarang patung-patung diletakkan di dalam masjid atau sinagog, " papar Qaradawi. Umat Islam dan Yahudi, tambah Qaradawi, sama-sama diburu ketika kekuasaan Islam di Andalusia jatuh. Di masa kini, kata Qaradawi, umat Islam dan Yahudi yang sama-sama meyakini satu Tuhan, selayaknya bekerjasama untuk memerangi ateisme, pornografi, lesbian dan homoseks serta ketidakadilan.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara Muslim dan Yahudi, untuk menghadapi ancaman Zionisme dan negara Israel yang didirikan di atas puing kehancuran bangsa Palestina. "Umat Islam menentang penjajahan dan gerakan Zionisme yang menindas, bukan orang-orang Yahudinya, " tegas Qaradawi. Rabbi Cohen menambahkan, "Yudaisme, yang berdasarkan pada ajaran Taurat yang benar, tidak mengakui Zionisme. Taurat dan Yudaisme tidak membenarkan penjajahan, pembunuhan dan pengusiran orang dari rumah-rumah mereka."

Zionisme adalah gerakan politik internasional yang berambisi untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Gerakan ini berhasil mendirikan negara Yahudi, Israel pada 15 Mei 1948 dengan merampas tanah dan mengusir bangsa Palestina. Juru Bicara Neturei Karta, Rabbi Yisrael Weiss menyatakan, praktek-praktek yang dilakukan Israel bertentangan dengan ajaran Yudaisme. Neturei Karta sendiri adalah organisasi yang mewakili ratusan ribu penganut Yahudi Ortodoks di seluruh dunia yang menentang gerakan Yahudi Zionis. Neturei Karta meyakini, berdirinya negara Palestina dan dihapusnya negara Israel akan membawa perdamaian di Timur Tengah. "Taurat dan sejarah Yahudi mengatakan bahwa suatu hari negara Israel akan runtuh, " tandas Rabbi Weiss. (eramuslim.com)

SKB Soal Ahmadiyah Dikeluarkan Senin Depan



Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri soal penghentian ajaran Ahmadiyah akan dikeluarkan Senin pekan depan, 5 Mei 2008, dan pengumuman itu akan dilakukan di Kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta. "Diumumkan Senin jam 10 di Depdagri. Itu penandatanganan bersama, " ujar Jaksa Agung Hendarman Supanji, di sela-sela mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Magelang, Jawa Tengah, Jumat(2/4).

Hendarman menjelaskan, rancangan SKB yang selama ini ditunggu-tunggu oleh kepastiannya oleh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, drafnya sudah selesai dan tinggal menunggu untuk diumumkan saja. Ia menjelaskan, SKB itu masih dalam ruang lingkup tiga institusi yang berwenang, yaitu Kejaksaan Agung, Depdagri dan Departemen Agama, sehingga tidak membutuhkan tanggapan Presiden.

"Itu wewenangnya masih dalam lingkup tiga institusi. Sudah dirumuskan, " katanya.

Sementara itu, Mendagri Mardiyanto dan Menag M. Maftuh Basyuni, yang juga ditemui di Magelang saat mendampingi kunjungan Presiden Yudhoyono membenarkan pernyataan Jaksa Agung bahwa SKB tentang ajaran Ahmadiyah akan diumumkan Senin pekan depan. Namun, tidak satu pun dari tiga pejabat tinggi negara itu yang bersedia membocorkan isi SKB tersebut. "Lihat saja nanti, " ujar Maftuh singkat. Sedangkan, Hendarman hanya tersenyum saat ditanya soal SKB ajaran Ahmadiyah. "Nanti saja, kalau sudah dibacakan baru tanya saya, " ujarnya. (eramuslim.com)

 
© 2009 :: Rio's Blog | Love Aswaja ::. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Blogger Layout by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz |Modern Home Design